Sabtu, 02 Juni 2012

Sistem Perekonomian di Indonesia.


Sistem perekonomian di Indonesia Bisa Dikatakan tidak mengacu kepada dua kekuatan besaryang saling berlomba pada saat ini, yakni sistem ekonomi kapitalis yang berlandaskan liberalisme dan sistem ekonomi sosialis yang berlandaskan komunis.
Di Indonesia mengenal sebuah kata ‘demokrasi’ begitu juga dengan sistem ekonominya, sistem demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan juga mempunyai landasan ekonominya yaitu berlandaskan kepada: UUD 1945 hasil amandemen yang disahkan MPR pada 10-08-2002,  yaitu pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 4. Perkembangan sistem perekonomian pada umumnya subsistem, itulah sistem perekonomian yang terjadi pada awal peradaban manusia.

Sejarah perkembangan Perekonomian di Indonesia sebagai berikut :
Pada Tahun 1950 sampai 1959       : Sistem ekonomi liberal (pada masa demokrasi)
Pada Tahun 1959 sampai 1966       : Sistem ekonomi etatisme (pada masa demokrasi terpimpin)
Pada Tahun 1966 sampai 1998       : Sistem ekonomi pancasila (demokrasi ekonomi)
Pada Tahun 1998 sampai sekarang  : Sistem ekoonomi pancasila (demokrasi ekonomi) yang dalam   prakteknya cenderung liberal.

Dalam UUD 1945 pasal 33, dijelaskan panduan dalam menjalankan roda perekonomian indonesia. Pada pasal 1, dijelaskan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas dasar kekeluargaan.

Berikut adalah ciri-ciri sistem ekonomi Indonesia:

  1. Cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
  2. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat.
  3. Sumber kekayaan dan keuangan negara ditetapkan, digunakan dan diawasi penggunaannya atas dasar permusyawaratan dan permufakatan.
  4. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan dan penghidupan yang layak.
  5. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
  6. Potensi dan kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya asalkan tidak merugikan kepentingan umum.
  7. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
  8. Sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan pemufakatan lembaga perwakilan rakyat.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar