Selasa, 11 Desember 2012

Alasan Koperasi tidak berkembang di Indonesia



Mengapa koperasi di Indonesia sulit berkembang?
Ilmu ekonomi ternyata tidak meningkatkan kecintaan para ekonom pada bangun perusahaan koperasi yang menonjolkan asas kekeluargaan, karena sejak awal model-modelnya adalah model persaingan sempurna,bukan kerjasama sempurna. Ajaran ilmu ekonomi Neoklasik adalah bahwa efisiensi yangtinggi hanya dapat dicapai melalui persaingan sempurna. Inilah awal ideologi ilmuekonomi yang tidak mengajarkan sosiologi ekonomi ajaran Max Weber, sosiolog Jerman,bapak ilmu sosiologi ekonomi. Ajaran Max Weber ini sebenarnya sesuai dengan ajaran awalAdam Smith (Theory of Moral Sentiments, 1759) dan ajaran ekonomi kelembagaan dari JohnCommons di Universitas Wisconsin (1910).Koperasi yang merupakan ajaran ekonomi kelembagaan ala John Commons mengutamakankeanggotaan yang tidak berdasarkan kekuatan modal tetapi berdasar pemilikan usahabetapapun kecilnya. Koperasi adalah perkumpulan orang atau badan hukum bukanperkumpulan modal. Koperasi hanya akan berhasil jika manajemennya bersifatterbuka/transparan dan benar-benar partisipatif.Keprihatinan kita atas terjadinya kesenjangan sosial, dan ketidakadilan dalam segala bidangkehidupan bangsa, seharusnya merangsang para ilmuwan sosial lebih-lebih ekonom untukmengadakan kajian mendalam menemukenali akar-akar penyebabnya. Khusus bagi paraekonom tantangan yang dihadapi amat jelas karena justru selama Orde Baru ekonom dianggap sudah sangat berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara meyakinkansehingga menaikkan status Indonesia dari negara miskin menjadi negara berpendapatanmenengah. Krisis multidimensi yang disulut krisis moneter dan krisis perbankan tahun 1997tidak urung kini hanya disebut sebagai krisis ekonomi yang menandakan betapa bidang ekonomi dianggap mencakupi segala bidang sosial dan non-ekonomi lainnya. Inilah alasan lain mengapa ekonom Indonesia mempunyai tugas sangat berat sebagai penganalisis masalah-masalah sosial-ekonomi besar yang sedang dihadapi bangsanya. Perbedaan pendapat di antara ahli hukum atau ahli sosiologi dapat terjadi barangkali tanpa implikasiserius, sedangkan jika perbedaan itu terjadi di antara pakar-pakar ekonomi makaimplikasinya sungguh dapat sangat serius bagi banyak orang, bahkan bagi perekonomian nasional.
Pekembangan koperasi tidak sepesat di negara – negara maju ,ini dikarenakan beberapa hal yaitu:
1. Imej koperasi sebagai ekonomi kelas dua masih tertanam dalambenak orang – orang Indonesia sehingga, menjadi sedikit penghambat dalam pengembangan koperasi menjadi unit ekonomi yang lebih besar ,maju dan punya daya saing dengan perusahaan – perusahaan besar.
2. Perkembangan koperasi di Indonesia yang dimulai dari atas (bottom up )tetapi dari atas (top down),artinya koperasi berkembang di indonesia bukan dari kesadaran masyarakat, tetapi muncul dari dukungan pemerintah yang disosialisasikan ke bawah. Berbeda dengan yang di luar negeri, koperasi terbentuk karena adanya kesadaran masyarakat untuk saling membantu memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan yang merupakan tujuan koperasi itu sendiri.
3. Tingkat partisipasi anggota koperasi masih rendah, ini disebabkan sosialisasi yang belum optimal. Masyarakat yang menjadi anggota hanya sebatas tahu koperasi itu hanya untuk melayani konsumen seperti biasa, baik untuk barang konsumsi atau pinjaman.
4. Manajemen koperasi yang belum profesional, ini banyak terjadi di koperasi koperasi yang anggota dan pengurusnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah.
5. Pemerintah terlalu memanjakan koperasi, ini juga menjadi alasan kuat mengapa koperasi Indonesia tidak maju maju. Koperasi banyak dibantu pemerintah lewat dana dana segar tanpa ada pengawasan terhadap bantuan tersebut. Sifat bantuanya pun tidak wajib dikembalikan. Tentu saja ini menjadi bantuan yang tidak mendidik, koperasi menjadi ”manja” dan tidak mandiri.
6. Prinsip koperasi Rochdale bagian kerjasama dan sukarela serta terbuka , tidak dijalankan dengan baik di Indonesia, karena kalau kita lihat koperasi Indonesia bersifat tertutup dan terjadi pengkotak kotakan. Keanggotaan koperasi hanya berlaku untuk yang seprofesi.
Berbeda dengan koperasi pada umumnya, maka koperasi yang dimaksud oleh Pancasila dan UUD 45 merupakan lembaga kehidupan rakyat Indonesia untuk menjamin hak hidupnya memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sehingga mewujudkan suatu Masyarakat adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang sepenuhnya merupakan hak setiap warga negara.
Pada dasarnya rakyat Indonesia memang bukan “homo ekonomikus” melainkan lebih bersifat “homo societas”, lebih mementingkan hubungan antar manusia ketimbang kepentingan materi/ekonomi (Jawa: Tuna sathak bathi sanak), contoh : membangun rumah penduduk dengan sistim gotong-royong (sambatan). Akibatnya di dalam sistem ekonomi liberal orang asli Indonesia menjadi termarginalkan tidak ikut dalam gerak operasional mainstream sistem ekonomi liberal yang menguasai sumber kesejahteraan ekonomi sehingga sampai kapanpun rakyat Indonesia tidak akan mengenyam kesejahteraan.
Untuk itu di tengah derasnya arus globalisasi dan liberalisasi saat ini, tulisan ini berusaha mengingatkan kembali kepada para ekonom untuk jangan terlena dengan ajaran ekonomi barat yang jelas-jelas tidak cocok diterapkan di Indonesia karena bertentangan dengan prinsip hidup gotong-royong yang selama ini mengakar di negeri ini. Sah-sah saja ajaran-ajaran ekonomi barat diajarkan di bangku-bangku kuliah di semua perguruan tinggi negeri ini, namun ajaran-ajaran itu harus disertai dengan peringatan tentang berbahanya sistem itu jika diadopsi sepenuhnya oleh Indonesia. Pengajaran itu sebaiknya juga harus diimbangi dengan pengajaran sistem ekonomi pancasila yang berbasiskan koperasi kepada para mahasiswa. Agar nantinya lahir ekonom-ekonomi Indonesia yang betul-betul membawa ajaran ekonomi Indonesia bukannya ajaran ekonomi barat yang di Indonesiakan.
Sementara itu, mengharapkan peran koperasi tanpa adanya dukungan dari pemerintah merupakan sesuatu hal yang mustahil dilakukan. Untuk itu, ditengah peringatan hari koperasi ini penulis menghimbau kepada pemerintah agar jangan terlalu terlena dengan dorongan dunia barat yang begitu mengagungkan penumpukan modal bukannya perbaikan moral dan kelembagaan. Tanpa moral dan sistem kelembagaan yang baik, maka modal yang bertumpuk tersebut cuma akan lari ke kantong-kantong sebagian kecil orang-orang terkaya saja. Sehingga apa yang diamanatkan UUD 1945 untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, akan terabaikan.
Tidak lupa juga penulis ingatkan kepada para pengurus koperasi yang sudah berdiri saat ini untuk selalu menjunjung azas transparansi dan mengutamakan kesejahteraan anggota bukannya kesejahteraan pengurus saja. Cukup miris kita mendengarkan belakangan ini banyak pengurus koperasi yang menggelapkan uang iuran anggotanya atau melakukan praktek-praktek bisnis yang menguntungkan pengurus alih-alih menguntungkan anggota. Jangan jadikan koperasi perusahaan rentenir yang membebani anggota dengan bunga yang mencekik ketika harus meminjam uang ke koperasi. Jangan pula hanya mendirikan koperasi hanya untuk mengharapkan bantuan modal dari pemerintah.
Akhirnya, di hari koperasi ini penulis mengucapkan selamat berjaya koperasi. Walaupun itu berada dalam kondisi dan situasi lingkungan yang tidak mendukung, penulis yakin cita-cita yang sudah ditanamkan leluhur bangsa ini sejak dulu merupakan cita-cita mulia untuk kesejahteraan bangsa ini. Bravo koperasi.

sumber:

http://pancasila.univpancasila.ac.id/?p=354

http://aloupe.blogspot.com/2010/10/mengapa-koperasi-di-indonesia-belum.html

Hobi

Hobi Saya : Berenang , Olah Raga

Bapak Koperasi


Berikut Biodata dari Mohammad Hatta :

Nama : Dr. Mohammad Hatta (Bung Hatta)

Lahir : Bukittinggi, 12 Agustus 1902

Wafat : Jakarta, 14 Maret 1980

Istri : (Alm.) Rahmi Rachim

Anak :

* Meutia Farida
* Gemala
* Halida Nuriah

Gelar Pahlawan : Pahlawan Proklamator RI tahun 1986

Pendidikan :

* Europese Largere School (ELS) di Bukittinggi (1916)
* Meer Uirgebreid Lagere School (MULO) di Padang (1919)
* Handel Middlebare School (Sekolah Menengah Dagang), Jakarta (1921)
* Gelar Drs dari Nederland Handelshogeschool, Rotterdam, Belanda (1932)

Karir :

* Bendahara Jong Sumatranen Bond, Padang (1916-1919)
* Bendahara Jong Sumatranen Bond, Jakarta (1920-1921)
* Ketua Perhimpunan Indonesia di Belanda (1925-1930)
* Wakil delegasi Indonesia dalam gerakan Liga Melawan Imperialisme dan Penjajahan, Berlin (1927-1931)
* Ketua Panitia (PNI Baru) Pendidikan Nasional Indonesia (1934-1935)
* Kepala Kantor Penasihat pada pemerintah Bala Tentara Jepang (April 1942)
* Anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (Mei 1945)
* Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (7 Agustus 1945)
* Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia (17 Agustus 1945)
* Wakil Presiden Republik Indonesia pertama (18 Agustus 1945)
* Wakil Presiden merangkap Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan (Januari 1948 – Desember 1949)
* Ketua Delegasi Indonesia pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag dan menerima penyerahan kedaulatan dari Ratu Juliana (1949)
* Wakil Presiden merangkap Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Kabinet Republik Indonesia Serikat (Desember 1949 – Agustus 1950)
* Dosen di Sesko Angkatan Darat, Bandung (1951-1961)
* Dosen di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (1954-1959)
* Penasihat Presiden dan Penasihat Komisi IV tentang masalah korupsi (1969)
* Ketua Panitia Lima yang bertugas memberikan perumusan penafsiran mengenai Pancasila (1975)

Mohammad Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukittinggi. Di kota kecil yang indah inilah Bung Hatta dibesarkan di lingkungan keluarga ibunya. Ayahnya, Haji Mohammad Djamil, meninggal ketika Hatta berusia delapan bulan. Dari ibunya, Hatta memiliki enam saudara perempuan. Ia adalah anak laki-laki satu-satunya. Sejak duduk di MULO di kota Padang, ia telah tertarik pada pergerakan. Sejak tahun 1916, timbul perkumpulan-perkumpulan pemuda seperti Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Minahasa. dan Jong Ambon. Hatta masuk ke perkumpulan Jong Sumatranen Bond.
Bung Hatta adalah nama salah seorang dari beribu pahlawan yang pernah memperjuangkan kemerdekaan dan kemajuan Indonesia. Sosok Bung Hatta telah menjadi begitu dekat dengan hati rakyat Indonesia karena perjuangan dan sifatnya yang begitu merakyat. Besarnya peran beliau dalam perjuangan negeri ini sehingga ia disebut sebagai salah seorang bapak bangsa Indonesia.
Berbagai tulisan dan kisah perjuangan Muhammad Hatta telah ditulis dan dibukukan, mulai dari masa kecil, remaja, dewasa dan perjuangan beliau untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Namun ada hal yang rasanya perlu sedikit digali dan dipahami yaitu melihat Bung Hatta sebagai tokoh organisasi dan partai politik, hal ini dikaitkan dengan usaha melihat perkembangan kegiatan politik dan ketokohan politik di dunia politik Indonesia sekarang maka pantas rasanya kita ikut melihat perjuangan dan perjalanan kegiatan politik Bung Hatta.

Referensi :
- http://www.eramuslim.net/?buka=show_biografi&id=22
- http://www.ghabo.com/gpedia/index.php/Mohammad_Hatta

Sumber:
- http://dianmei.wordpress.com/2011/11/28/bapak-koperasi-indonesia/

Undang-Undang Koperasi


UNDANG-UNDANG 
NOMOR 25 TAHUN1992 
TENTANG 
PERKOPERASIAN 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
Menimbang :
A. bahwa Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai
badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju,
adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha
bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;

B. bahwa Koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi
kuat dan mandiri berdasarkan prinsip Koperasi sehingga mampu berperan
sebagai sokoguru perekonomian nasional;

C. bahwa pembangunan Koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab
Pemerintah dan seluruh rakyat;

D. bahwa untuk mewujudkan hal-hal  tersebut dan menyelaraskan dengan
perkembangan keadaan, perlu mengatur kembali ketentuan tentang
perkoperasian dalam suatu Undang-undang sebagai  pengganti Undangundang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian;

Mengingat :
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :  UNDANG-UNDANG TENTANG PERKOPERASIAN.

1BAB I 

KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau
badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan
prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang
berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Perkoperasian adalah segala  sesuatu yang menyangkut kehidupan
Koperasi.
3. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan
orang-seorang.
4. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan
beranggotakan Koperasi.
5. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan
perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama
Koperasi.

BAB II 

LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN
Bagian Pertama
Landasan dan Asas
Pasal 2
Koperasi berlandaskan Pancasila  dan Undang-Undang Dasar 1945 serta
berdasar atas asas kekeluargaan.
Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3
Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada  khususnya dan
masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian
nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur
berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2BAB III 

FUNGSI, PERAN, DAN PRINSIP KOPERASI
Bagian Pertama
Fungsi dan Peran
Pasal 4
Fungsi dan peran Koperasi adalah:
a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi
anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk
meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan
manusia dan masyarakat;
c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan
ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai
sokogurunya;
d. berusaha untuk mewujudkan  dan mengembangkan perekonomian
nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
Bagian Kedua
Prinsip Koperasi
Pasal 5
(1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:
a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding
dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
e. kemandirian.
(2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula
prinsip Koperasi sebagai berikut:
 a. pendidikan perkoperasian;
 b. kerja sama antarkoperasi.

3BAB IV 

PEMBENTUKAN
Bagian Pertama
Syarat Pembentukan
Pasal 6
(1) Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang.
(2) Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi.
Pasal 7
(1) Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan
dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar.
(2) Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik
Indonesia.
Pasal 8
Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat
sekurang-kurangnya:
a. daftar nama pendiri;
b. nama dan tempat kedudukan;
c. maksud dan tujuan serta bidang usaha;
d. ketentuan mengenai keanggotaan;
e. ketentuan mengenai Rapat Anggota;
f. ketentuan mengenai pengelolaan;
g. ketentuan mengenai permodalan;
h. ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
i. ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
j. ketentuan mengenai sanksi.
Bagian Kedua
Status Badan Hukum
Pasal 9
Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan
oleh Pemerintah.
4Pasal 10
(1) Untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,
para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian
Koperasi.
(2) Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan.
(3) Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia.
Pasal 11
(1) Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan
penolakan diberitahukan kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan.
(2) Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri dapat
mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan
sejak diterimanya penolakan.
(3) Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan
ulang.
Pasal 12
(1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh Rapat Anggota.
(2) Terhadap perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan,
pembagian, dan perubahan bidang usaha Koperasi dimintakan
pengesahan kepada Pemerintah.
Pasal 13
Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan atau penolakan
pengesahan akta pendirian, dan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.
5Pasal 14
(1) Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi usaha, satu Koperasi
atau lebih dapat:
a. menggabungkan diri menjadi satu dengan Koperasi lain, atau
b. bersama Koperasi lain meleburkan diri dengan membentuk
Koperasi baru.
(2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan Rapat
Anggota masing-masing Koperasi.
Bagian Ketiga
Bentuk dan Jenis
Pasal 15
Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.
Pasal 16
Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi
anggotanya.

BAB V 

KEANGGOTAAN
Pasal 17
(1) Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.
(2) Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.
Pasal 18
(1) Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara
Indonesia yang mampu melakukan  tindakan hukum atau Koperasi yang
memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
(2) Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak, dan
kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
Pasal 19
(1) Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi
dalam lingkup usaha Koperasi.
6(2) Keanggotaan Koperasi  dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi.
(3) Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan.
(4) Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap
Koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
Pasal 20
(1) Setiap anggota mempunyai kewajiban: a.mematuhi Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam
Rapat Anggota; b.berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang
diselenggarakan oleh Koperasi; c.mengembangkan dan memelihara
kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Setiap anggota mempunyai hak:
a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam
Rapat Anggota;
b. memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau
Pengawas;
c. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam
Anggaran Dasar;
d. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus diluar
Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;
e. memanfaatkan Koperasi dan  mendapat pelayanan yang sama
antara sesama anggota;
f. mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi
menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

BAB VI 

PERANGKAT ORGANISASI
Bagian Pertama
Umum
Pasal 21
Perangkat organisasi Koperasi terdiri dari:
a. Rapat Anggota;
b. Pengurus;
c. Pengawas.
7Bagian Kedua
Rapat Anggota
Pasal 22
(1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam
Koperasi.
(2) Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam
Anggaran Dasar.
Pasal 23
Rapat Anggota menetapkan:
a. Anggaran Dasar;
b. kebijaksanaan umum dibidang  organisasi manajemen, dan usaha
Koperasi;
c. pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas;
d. rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta
pengesahan laporan keuangan;
e. pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan
tugasnya;
f. pembagian sisa hasil usaha;
g. penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.
Pasal 24
(1) Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk
mencapai mufakat.
(2) Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka
pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
(3) Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak
satu suara.
(4) Hak suara dalam Koperasi Sekunder dapat diatur dalam Anggaran Dasar
dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha Koperasianggota secara berimbang.
Pasal 25
Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus
dan Pengawas mengenai pengelolaan Koperasi.
8Pasal 26
(1) Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus
diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku
lampau.
Pasal 27
(1) Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Koperasi
dapat melakukan Rapat Anggota  Luar Biasa apabila keadaan
mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada
Rapat Anggota.
(2) Rapat Anggota Luar  Biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah
anggota Koperasi atau atas keputusan Pengurus yang pelaksanaannya
diatur dalam Anggaran Dasar.
(3) Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan
wewenang Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
Pasal 28
Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat
Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Dasar.
Bagian Ketiga
Pengurus
Pasal 29
(1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
(2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.
(3) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan
dalam akta pendirian.
(4) Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun.
(5) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus
ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
9Pasal 30
(1) Pengurus bertugas:
a. mengelola Koperasi dan usahanya;
b. mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana
anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
c. menyelenggarakan Rapat Anggota;
d. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;
e. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara
tertib;
f. memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
(2) Pengurus berwenang:
a. mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
b. memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta
pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran
Dasar;
c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan
Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat
Anggota.
Pasal 31
Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi
dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.
Pasal 32
(1) Pengurus Koperasi dapat mengangkat Pengelola yang diberi wewenang
dan kuasa untuk mengelola usaha.
(2) Dalam hal Pengurus Koperasi bermaksud untuk mengangkat Pengelola,
maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada Rapat Anggota
untuk mendapat persetujuan.
(3) Pengelola bertanggung jawab kepada Pengurus.
(4) Pengelolaan usaha oleh Pengelola tidak mengurangi tanggung jawab
Pengurus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31.
Pasal 33
Hubungan antara Pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
dengan Pengurus Koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan.
10Pasal 34
(1) Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung
kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan
kesengajaan atau kelalaiannya.
(2) Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan
dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum
untuk melakukan penuntutan.
Pasal 35
Setelah tahun buku Koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum
diselenggarakan rapat anggota tahunan, Pengurus menyusun laporan tahunan
yang memuat sekurang-kurangnya:
a. perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru
lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta
penjelasan atas dokumen tersebut;
b. keadaan dan usaha Koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai.
Pasal 36
(1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ditanda-tangani
oleh semua anggota Pengurus.
(2) Apabila salah seorang anggota Pengurus tidak menandatangani laporan
tahunan tersebut, anggota yang bersangkutan menjelaskan alasannya
secara tertulis.
Pasal 37
Persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan perhitungan
tahunan, merupakan penerimaan pertanggungjawaban  Pengurus oleh Rapat
Anggota.
Bagian Keempat
Pengawas
Pasal 38
(1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
(2) Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.
(3) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas
ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
11Pasal 39
(1) Pengawas bertugas:
a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan
pengelolaan Koperasi;
b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
(2) Pengawas berwenang:
a. meneliti catatan yang ada pada Koperasi;
b. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
(3) Pengawas harus merahasiakan  hasil pengawasannya terhadap pihak
ketiga.
Pasal 40
Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik.

BAB VII 

MODAL
Pasal 41
(1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
(2) Modal sendiri dapat berasal dari:
a. simpanan pokok;
b. simpanan wajib;
c. dana cadangan;
d. hibah.
(3) Modal pinjaman dapat berasal dari:
a. anggota;
b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
c. bank dan lembaga keuangan lainnya;
d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
e. sumber lain yang sah.
Pasal 42
(1) Selain modal sebagai dimaksud  dalam Pasal 41, Koperasi dapat pula
melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.
(2) Ketentuan mengenai  pemupukan modal yang berasal dari modal
penyertaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

12BAB VIII 

LAPANGAN  USAHA
Pasal 43
(1) Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan
kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan
anggota.
(2) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi.
(3) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala
bidang kehidupan ekonomi rakyat.
Pasal 44
(1) Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan
usaha simpan pinjam dari dan untuk:
a. anggota Koperasi yang bersangkutan;
b. Koperasi lain dan/atau anggotanya.
(2) Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu
atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi.
(3) Pelaksanaan kegiatan usaha simpan  pinjam oleh Koperasi diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX 

SISA HASIL USAHA
Pasal 45
(1) Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang
diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan,
dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang
bersangkutan.
(2) Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada
anggota standing dengan jasa usaha yang dilakukan oleh, masing-masing
anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan
perkoperasian dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan keputusan
Rapat Anggota.
(3) Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

13BAB X 

PEMBUBARAN KOPERASI
Bagian Pertama
Cara Pembubaran Koperasi
Pasal 46
Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:
a. keputusan Rapat Anggota, atau
b. keputusan Pemerintah.
Pasal 47
(1) Keputusan pembubaran  oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 huruf b dilakukan apabila:
a. terdapat bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi
ketentuan Undang-undang ini;
b. kegiatannya bertentangan dengan  ketertiban umum dan/atau
kesusilaan;
c. kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.
(2) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dikeluarkan dalam
waktu paling lambat 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya
surat pemberitahuan rencana pembubaran tersebut oleh Koperasi yang
bersangkutan.
(3) Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal
penerimaan pemberitahuan, Koperasi yang bersangkutan berhak
mengajukan keberatan.
(4) Keputusan Pemerintah mengenai diterima atau ditolaknya keberatan atas
rencana pembubaran diberikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal
diterimanya pemyataan keberatan tersebut.
Pasal 48
Ketentuan mengenai pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dan tata cara
pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.
14Pasal 49
(1) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan
secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota kepada:
 a. semua kreditor;
 b. Pemerintah.
(2) Pemberitahuan kepada semua kreditor dilakukan oleh Pemerintah, dalam
hal pembubaran tersebut berlangsung berdasarkan keputusan
Pemerintah.
(3) Selama pemberitahuan pembubaran Koperasi belum diterima oleh
kreditor, maka pembubaran Koperasi belum berlaku baginya.
Pasal 50
Dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 disebutkan:
a. nama dan alamat Penyelesai, dan
b. ketentuan bahwa semua kreditor dapat mengajukan tagihan dalam jangka
waktu 3 (tiga) bulan sesudah tanggal diterimanya surat pemberitahuan
pembubaran.
Bagian Kedua
Penyelesaian
Pasal 51
Untuk kepentingan kreditor dan para anggota Koperasi, terhadap pembubaran
Koperasi dilakukan penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut
penyelesaian.
Pasal 52
(1) Penyelesaian dilakukan oleh penyelesai pembubaran yang selanjutnya
disebut Penyelesai.
(2) Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Rapat Anggota, Penyelesai
ditunjuk oleh Rapat Anggota.
(3) Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Pemerintah, Penyelesai
ditunjuk oleh Pemerintah.
(4) Selama dalam proses penyelesaian, Koperasi tersebut tetap ada dengan
sebutan "Koperasi dalam penyelesaian".
15Pasal 53
(1) Penyelesaian segera dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan
pembubaran Koperasi.
(2) Penyelesai bertanggung jawab kepada Kuasa Rapat Anggota dalam hal
Penyelesai ditunjuk  oleh Rapat Anggota dan kepada Pemerintah dalam
hal Penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah.
Pasal 54
Penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:
a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama "Koperasi
dalam penyelesaian";
b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
c. memanggil Pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang
diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
d. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip
Koperasi;
e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang
didahulukan dari pembayaran hutang lainnya;
f. menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa
kewajiban Koperasi;
g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota;
h. membuat berita acara penyelesaian.
Pasal 55
Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi, anggota hanya menanggung kerugian
sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang
dimilikinya.
Bagian Ketiga
Hapusnya Status Badan Hukum
Pasal 56
(1) Pemerintah mengumumkan pembubaran Koperasi dalam Berita Negara
Republik Indonesia.
(2) Status badan hukum Koperasi hapus sejak tanggal pengumuman
pembubaran Koperasi tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia.

16BAB XI 

LEMBAGA GERAKAN KOPERASI
Pasal 57
(1) Koperasi secara bersama-sama mendirikan satu organisasi tunggal yang
berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan
bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi.
(2) Organisasi ini berasaskan Pancasila.
(3) Nama, tujuan, susunan, dan tata kerja organisasi diatur dalam Anggaran
Dasar organisasi yang bersangkutan.
Pasal 58
(1) Organisasi tersebut melakukan kegiatan:
a. memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi Koperasi;
b. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat;
c. melakukan pendidikan perkoperasian bagi anggota dan
masyarakat;
d. mengembangkan kerjasama antarkoperasi dan antara Koperasi
dengan badan usaha lain, baik pada tingkat nasional maupun
internasional.
(2) Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Koperasi secara bersama-sama,
menghimpun dana Koperasi.
Pasal 59
Organisasi yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1)
disahkan oleh Pemerintah.

BAB XII 

PEMBINAAN
Pasal 60
(1) Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang
mendorong pertumbuhan serta permasyarakatan Koperasi.
(2) Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan
kepada Koperasi.
17Pasal 61
Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang
mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi, Pemerintah:
a. memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi;
b. meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar menjadi
Koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri;
c. mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara
Koperasi dengan badan usaha lainnya;
d. membudayakan Koperasi dalam masyarakat.
Pasal 62
Dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada Koperasi,
Pemerintah:
a. membimbing usaha Koperasi yang sesluai dengan kepentingan ekonomi
anggotanya;
b. mendorong, mengembangkan, dan membantu pelaksanaan pendidikan,
pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian;
c. memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan Koperasi serta
mengembangkan lembaga keuangan Koperasi;
d. membantu pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang
saling menguntungkan antarkoperasi;
e. memberikan bantuan konsultansi guna memecahkan permasalahan yang
dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan
prinsip Koperasi.
Pasal 63
(1) Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi, Pemerintah
dapat:
a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi;
b. menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah
berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh
badan usaha lainnya.
(2) Persyaratan dan tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
18Pasal 64
Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan
Pasal 63 dilakukan dengan memperhatikan keadaan dan kepentingan ekonomi
nasional, serta pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

BAB XIII 

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 65
Koperasi yang telah memiliki status badan hukum pada saat Undang-undang ini
berlaku, dinyatakan telah memperoleh status badan hukum berdasarkan
Undang-undang ini.

BAB XIV 

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 66
(1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 12
Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara
Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor
2832) dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang
Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 2832) dinyatakan masih
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau  belum diganti
berdasarkan Undang-undang ini.
19Pasal 67
Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 1992
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ttd
MOERDIONO
20PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1992
TENTANG
PERKOPERASIAN
I. UMUM
Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan
bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama
berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara
lain menyatakan bahwa  kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan
bukan kemakmuran orang-seorang dan bangun perusahaan yang sesuai
dengan itu ialah koperasi. Penjelasan Pasal 33 menempatkan Koperasi
baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun
sebagai bagian integral tata  perekonomian nasional. Dengan
memperhatikan kedudukan Koperasi seperti tersebut di atas maka peran
Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan
potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi
ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan,
kekeluargaan, dan keterbukaan.
Dalam kehidupan ekonomi seperti itu Koperasi seharusnya memiliki ruang
gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan
kehidupan ekonomi rakyat. Tetapi dalam perkembangan ekonomi yang
berjalan demikian cepat, pertumbuhan Koperasi selama ini belum
sepenuhnya menampakkan wujud dan perannya sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar 1945. Demikian pula peraturan perundangundangan yang ada masih belum  sepenuhnya menampung hal yang
diperlukan untuk menunjang terlaksananya Koperasi baik sebagai badan
usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, untuk
menyelaraskan dengan perkembangan  lingkungan yang dinamis perlu
adanya landasan hukum baru yang mampu mendorong Koperasi agar
dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri.
Pembangunan Koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan
dalam perekonomian nasional.
Pengembangannya diarahkan agar Koperasi benar-benar menerapkan
prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian Koperasi
akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom,
partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan Koperasi pada dasarnya
dimaksudkan untuk mendorong agar Koperasi menjalankan kegiatan
usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Undangundang ini menegaskan bahwa pemberian status badan hukum Koperasi,
pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan pembinaan Koperasi
merupakan wewenang  dan tanggung jawab Pemerintah. Dalam
21pelaksanaannya, Pemerintah dapat  melimpahkan wewenang tersebut
kepada Menteri yang membidangi Koperasi.
Namun demikian hal ini tidak berarti bahwa Pemerintah mencampuri
urusan internal organisasi Koperasi dan tetap memperhatikan prinsip
kemandirian Koperasi. Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah,
menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong
pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi. Demikian juga Pemerintah
memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi.
Selanjutnya Pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi
yang hanya dapat diusahakan oleh Koperasi. Selain itu Pemerintah juga
dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu
yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh
badan usaha lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan
kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan
berusaha. Undang-undang ini juga memberikan kesempatan bagi
koperasi untuk memperkuat permodalan melalui pengerahan modal
penyertaan baik dari  anggota maupun dari bukan anggota. Dengan
kemungkinan ini, Koperasi dapat lebih menghimpun dana untuk
pengembangan usahanya.
Sejalan dengan itu dalam Undang-undang ini ditanamkan pemikiran ke
arah pengembangan pengelolaan Koperasi secara profesional.
Berdasarkan hal tersebut di atas, Undang-undang ini disusun dengan
maksud untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan, kedudukan,
peran, manajemen, keusahaan, dan permodalan Koperasi serta
pembinaan Koperasi, sehingga dapat lebih menjamin terwujudnya
kehidupan Koperasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UndangUndang Dasar 1945.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
 Angka 1
  Cukup jelas
 Angka 2
Yang dimaksud dengan kehidupan Koperasi adalah aspek
yang erat berkaitan dengan pembangunan Koperasi, seperti
misalnya falsafah, ideologi,  organisasi, manajemen, usaha,
pendidikan, pembinaan, dan sebagainya.
22Angka 3
 Cukup jelas
Angka 4
 Cukup jelas
 Angka 5
  Cukup jelas
Pasal 2
 Cukup jelas
Pasal 3
 Cukup jelas
Pasal 4
 Cukup jelas
Pasal 5
Prinsip Koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat
dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan
keseluruhan prinsip tersebut Koperasi mewujudkan dirinya sebagai
badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang
berwatak sosial.
 Ayat (1)
Prinsip Koperasi ini merupakan esensi dari dasar kerja
Koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan
jati diri Koperasi yang membedakannya dari badan usaha
lain.
    Huruf  a  
Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan Koperasi
mengandung makna bahwa menjadi anggota
Koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun.
Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa
seorang anggota dapat mengundurkan diri dari
Koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan
dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sedangkan sifat
terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak
dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam
bentuk apapun.
23Huruf b
 Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan
Koperasi dilakukan alas kehendak dan keputusan
para anggota. Para anggota itulah yang memegang
dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam
Koperasi.
Huruf c
Pembagian sisa hasil  usaha kepada anggota
dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal
yang dimiliki seseorang dalam Koperasi tetapi juga
berdasarkan perimbangan  jasa usaha anggota
terhadap Koperasi.
Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan
nilai kekeluargaan dan keadilan.
Huruf d
 Modal dalam Koperasi pada dasarnya dipergunakan
untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar
mencari keuntungan.
Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang
diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan
tidak didasarkan semata-mata alas besarnya modal
yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas
adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga
yang berlaku di pasar.
Huruf e
Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri
sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang
dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan,
keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam
kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan
yang bertanggung jawab,  otonomi,swadaya,berani
mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan
kehendak untuk mengelola diri sendiri.
Ayat (2)
 Disamping kelima prinsip  sebagaimana dimaksud dalam
Ayat (1), untuk pengembangan dirinya koperasi juga
melaksanakan dua prinsip Koperasi yang lain yaitu
pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi.
24Penyelenggaraan pendidikan perkoperasian dan kerja sama
antar koperasi merupakan prinsip Koperasi yang penting
dalam meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan
anggota, dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan
tujuan Koperasi. Kerja sama dimaksud dapat dilakukan antar
koperasi di tingkat lokal, regional, nasional, dan
internasional.
Pasal 6
 Ayat (1)
Persyaratan ini dimaksudkan untuk menjaga kelayakan
usaha dan kehidupan Koperasi. Orang-seorang pembentuk
Koperasi adalah mereka yang memenuhi persyaratan
keanggotaan dan mempunyai kepentingan ekonomi yang
sama.
Ayat (2)
 Cukup jelas
Pasal 7
 Ayat (1)
  Cukup jelas
 Ayat (2)
Yang dimaksud dengan tempat kedudukan adalah alamat
tetap kantor Koperasi.
Pasal 8
 Huruf a
  Cukup jelas
 Huruf b
  Cukup jelas
 Huruf c
  Cukup jelas
 Huruf d
  Cukup jelas
 Huruf e
  Cukup jelas
25 Huruf f
  Cukup jelas
 Huruf g
  Cukup jelas
 Huruf h
Jangka waktu berdirinya Koperasi dapat ditetapkan terbatas
dalam jangka waktu tertentu  atau tidak terbatas sesuai
dengan tujuannya.
 Huruf i
  Cukup jelas
 Huruf j
Sanksi dalam ketentuan ini adalah sanksi yang diatur secara
intern oleh masing-masing Koperasi, yang dikenakan
terhadap Pengurus, Pengawas, dan anggota yang
melanggar ketentuan Anggaran Dasar.
Pasal 9
 Cukup jelas
Pasal 10
 Ayat (1)
  Cukup jelas
 Ayat (2)
  Cukup jelas
 Ayat (3)
  Cukup jelas
Pasal 11
 Ayat (1)
  Cukup jelas
 Ayat (2) Cukup jelas
 Ayat (3) Cukup jelas
26Pasal 12
 Ayat (1)
  Cukup jelas
 Ayat (2)
Dengan ketentuan ini dimaksudkan hanya perubahan yang
mendasar yang perlu dimintakan pengesahan Pemerintah,
yaitu yang menyangkut  penggabungan, pembagian, dan
perubahan bidang usaha. Pengesahan yang dimaksud
dalam hal penggabungan dan perubahan bidang usaha
merupakan pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan
dalam hal pembagian merupakan pengesahan perubahan
Anggaran Dasar dan atau pengesahan badan hukum baru.
Pengesahan perubahan bidang usaha Koperasi yang
dimaksud dalam ketentuan ini tidak mengurangi kesempatan
Koperasi untuk berusaha di segala bidang ekonomi.
Pasal 13
 Cukup jelas
Pasal 14
 Ayat (1)
Penggabungan atau yang dikenal dengan istilah
amalgamasi, dan peleburan hanya dapat dilakukan apabila
didasarkan atas pertimbangan pengembangan dan/atau
efisiensi usaha pengelolaan Koperasi sesuai dengan
kepentingan anggota. Dalam hal penggabungan dan
peleburan yang memerlukan  pengesahan Anggaran Dasar
atau badan hukum baru dilakukan sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam Undang-undang ini.
 Ayat (2)
  Cukup jelas
Pasal 15
Pengertian Koperasi Sekunder meliputi semua Koperasi yang
didirikan oleh dan beranggotakan  Koperasi Primer dan/atau
Koperasi Sekunder.
Berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, Koperasi
Sekunder dapat didirikan oleh Koperasi sejenis maupun berbagai
jenis atau tingkatan. Dalam hal Koperasi mendirikan Koperasi
27Sekunder dalam berbagai tingkatan, seperti yang selama ini
dikenal sebagai Pusat, Gabungan, dan Induk, maka jumlah
tingkatan maupun penamaannya diatur sendiri oleh Koperasi yang
bersangkutan.
Pasal 16
Dasar untuk menentukan jenis Koperasi adalah kesamaan
aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti
antara lain Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi
Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Khusus
Koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti pegawai
negeri, anggota ABRI, karyawan dan sebagainya, bukan
merupakan jenis Koperasi tersendiri.
Pasal 17
 Ayat (1)
Sebagai pemilik dan pengguna jasa Koperasi, anggota
berpartisipasi aktif dalam kegiatan Koperasi. Sekalipun
demikian, sepanjang tidak  merugikan kepentingannya,
Koperasi dapat pula memberikan pelayanan kepada bukan
anggota sesuai dengan sifat kegiatan usahanya, dengan
maksud untuk menarik yang bukan anggota menjadi
anggota Koperasi.
 Ayat (2)
  Cukup jelas
Pasal 18
 Ayat (1)
Yang dapat menjadi anggota Koperasi Primer adalah orangseorang yang telah mampu melakukan tindakan hukum dan
memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Koperasi yang
bersangkutan. Hal ini dimaksudkan sebagai konsekuensi
Koperasi sebagai badan hukum.  Namun demikian khusus
bagi pelajar, siswa dan/atau yang dipersamakan dan
dianggap belum mampu melakukan tindakan hukum dapat
membentuk Koperasi, tetapi Koperasi tersebut tidak
disahkan sebagai badan hukum dan statusnya hanya
Koperasi tercatat.
28 Ayat (2)
Dalam hal terdapat orang yang ingin mendapat pelayanan
dan menjadi anggota Koperasi, namun tidak sepenuhnya
dapat memenuhi persyaratan  sebagaimana ditetapkan
dalam Anggaran Dasar, mereka dapat diterima sebagai
anggota luar biasa. Ketentuan ini memberi peluang bagi
penduduk Indonesia bukan warga negara dapat menjadi
anggota luar biasa dari suatu Koperasi sepanjang memenuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 19
 Ayat (1)
  Cukup jelas
 Ayat (2)
  Cukup jelas
 Ayat (3)
Keanggotaan Koperasi pada dasarnya tidak dapat
dipindahtangankan karena persyaratan untuk menjadi
anggota Koperasi adalah kepentingan ekonomi yang
melekat pada anggota yang bersangkutan. Dalam hal
anggota Koperasi meninggal dunia, keanggotaannya dapat
diteruskan oleh ahli waris yang memenuhi syarat dalam
Anggaran Dasar. Hal ini dimaksudkan untuk memelihara
kepentingan ahli waris dan mempermudah proses mereka
untuk menjadi anggota.
 Ayat (4)
  Cukup jelas
Pasal 20
 Ayat (1)
Sebagai konsekuensi seseorang menjadi anggota Koperasi,
maka anggota mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi,
yaitu mematuhi ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah
disepakati dalam Rapat Anggota. Mengingat anggota adalah
pemilik dan pengguna jasa sangat berkepentingan dalam
usaha yang dijalankan oleh Koperasi, maka partisipasi
anggota berarti pula untuk mengembangkan usaha
Koperasi. Hal itu sejalan  pula dengan hak anggota untuk
memanfaatkan dan mendapat pelayanan dari Koperasinya.
Anggota merupakan faktor  penentu dalam kehidupan
29Koperasi, oleh karena itu penting bagi anggota untuk
mengembangkan dan memelihara kebersamaan.
 Ayat (2)
  Cukup jelas
Pasal 21
 Cukup jelas
Pasal 22
 Ayat (1)
  Cukup jelas
 Ayat (2)
  Cukup jelas
Pasal 23
 Cukup jelas
Pasal 24
 Ayat (1)
  Cukup jelas
 Ayat (2)
  Cukup jelas
 Ayat (3)
Pemungutan suara yang dimaksud ayat ini dilakukan hanya
oleh anggota yang hadir.
 Ayat (4)
Yang dimaksud dengan mempertimbangkan jumlah anggota
dan jasa usaha Koperasi-anggota secara berimbang adalah
penentuan hak suara dilakukan standing dengan jumlah
anggota setiap Koperasi-anggota dan besar kecilnya jasa
usaha Koperasi-anggota terhadap Koperasi Sekundernya.
Pasal 25
 Cukup jelas
30Pasal 26
 Ayat (1)
  Cukup jelas
 Ayat (2)
Batas waktu penyelenggaraan Rapat Anggota dalam ayat ini
yaitu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku
lampau, namun demikian dalam pelaksanaannya
diusahakan secepatnya.
Pasal 27
 Ayat (1)
Rapat Anggota Luar Biasa diadakan apabila sangat
diperlukan dan tidak bisa menunggu diselenggarakannya
Rapat Anggota.
 Ayat (2)
Permintaan Rapat Anggota Luar Biasa oleh anggota dapat
dilakukan karena berbagai alasan, terutama apabila anggota
menilai bahwa Pengurus telah melakukan kegiatan yang
bertentangan dengan kepentingan Koperasi dan
menimbulkan kerugian terhadap Koperasi. Jika permintaan
tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran
Dasar, maka Pengurus harus memenuhinya. Rapat Anggota
Luar Biasa atas keputusan Pengurus dilaksanakan untuk
kepentingan pengembangan Koperasi.
 Ayat (3)
  Cukup jelas
Pasal 28
 Cukup jelas
Pasal 29
 Ayat (1)
  Cukup jelas
 Ayat (2)
  Cukup jelas
31 Ayat (3)
  Cukup jelas
 Ayat (4)
Anggota Pengurus yang telah habis masa jabatannya dapat
dipilih kembali.
 Ayat (5)
  Cukup jelas
Pasal 30
 Ayat (1)
Dalam mengelola Koperasi, Pengurus selaku kuasa Rapat
Anggota melakukan kegiatan semata-mata untuk
kepentingan dan kemanfaatan Koperasi beserta anggotanya
sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
 Ayat (2)
  Cukup jelas
Pasal 31
 Cukup jelas
Pasal 32
 Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan
profesionalisme dalam pengelolaan usaha Koperasi.
Karenanya, Pengurus dapat mengangkat tenaga Pengelola
yang ahli untuk mengelola usaha Koperasi yang
bersangkutan. Penggunaan istilah Pengelola dimaksudkan
untuk dapat mencakup pengertian yang lebih luas dan
memberi alternatif bagi Koperasi. Dengan demikian sesuai
kepentingannya Koperasi dapat mengangkat Pengelola
sebagai manajer atau direksi. Maksud dari kata diberi
wewenang dan kuasa adalah pelimpahan wewenang dan
kuasa yang dimiliki oleh  Pengurus. Dengan demikian
Pengurus tidak lagi melaksanakan sendiri wewenang dan
kuasa yang telah dilimpahkan kepada Pengelola dan tugas
Pengurus beralih menjadi mengawasi pelaksanaan
wewenang dan kuasa yang dilakukan Pengelola. Adapun
besarnya wewenang dan kuasa yang dilimpahkan
32ditentukan sesuai dengan kepentingan Koperasi.
Ayat (2)
 Yang dimintakan persetujuan adalah rencana pengangkatan
pengelola usaha. Pemilihan dan pengangkatan pengelola
usaha dilaksanakan oleh Pengurus.
Ayat (3)
 Cukup jelas
Ayat (4)
 Cukup jelas
Pasal 33
Hubungan kerja antara Pengelola dengan Pengurus Koperasi
tunduk pada ketentuan hukum perikatan pada umumnya. Dengan
demikian Pengelola bertanggung jawab sepenuhnya kepada
Pengurus. Selanjutnya hubungan.kerja tersebut sesuai dengan
yang diperjanjikan dilakukan secara kontraktual.
Pasal 34
 Ayat (1)
  Cukup jelas
 Ayat (2)
  Cukup jelas
Pasal 35
 Cukup jelas
Pasal 36
 Ayat (1)
  Cukup jelas
 Ayat (2)
  Cukup jelas
Pasal 37
Penerimaan pertanggungjawaban Pengurus  oleh Rapat Anggota
berarti membebaskan Pengurus dari tanggung jawabnya pada
tahun buku yang bersangkutan.
33Pasal 38
Dalam hal Koperasi mengangkat Pengelola, Pengawas dapat
diadakan secara tetap atau diadakan pada waktu diperlukan sesuai
dengan keputusan Rapat Anggota. Hal ini tidak mengurangi arti
Pengawas sebagai perangkat organisasi dan memberi kesempatan
kepada Koperasi untuk memilih Pengawas secara tetap atau pada
waktu diperlukan sesuai dengan  keperluannya. Pengawas yang
diadakan pada waktu diperlukan tersebut melakukan pengawasan
sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Rapat Anggota.
Pasal 39
 Ayat (1)
  Cukup jelas
 Ayat (2)
  Cukup jelas
 Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 40
Dalam rangka peningkatan efisiensi, pengelolaan yang bersifat
terbuka, dan melindungi pihak yang berkepentingan, Koperasi
dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik. Dengan
ketentuan ini Pengurus dapat meminta jasa audit kepada akuntan
publik, dan tidak menutup kemungkinan permintaan tersebut
dilakukan oleh Pengawas. Untuk terlaksananya audit sebagaimana
mestinya, Rapat Anggota dapat  menetapkan untuk itu, Yang
dimaksud dengan jasa audit adalah audit terhadap. laporan
keuangan dan audit lainnya sesuai keperluan Koperasi. Disamping
itu Koperasi dapat meminta jasa lainnya dari akuntan publik antara
lain konsultansi dan pelatihan.
Pasal 41
 Ayat (1)
  Cukup jelas
 Ayat (2)
Yang dimaksud dengan modal sendiri adalah modal yang
menanggung resiko atau disebut modal ekuiti.
34    Huruf  a  
Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama
banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota
kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota.
Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama
yang bersangkutan masih menjadi anggota.
    Huruf  b  
Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu
yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh
anggota kepada Koperasi dalam waktu dan
kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat
diambil kembali selama yang bersangkutan masih
menjadi anggota.
  Huruf c
Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh
dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan
untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup
kerugian Koperasi bila diperlukan.
    Huruf  d  
   Cukup jelas
 Ayat (3)
Untuk pengembangan usahanya Koperasi dapat
menggunakan modal pinjaman dengan memperhatikan
kelayakan dan kelangsungan usahanya.
    Huruf  a  
Pinjaman yang diperoleh dari anggota, termasuk
calon anggota yang memenuhi syarat.
    Huruf  b  
Pinjaman dari Koperasi lainnya dan/atau anggotanya
didasari dengan perjanjian kerja sama antarkoperasi.
  Huruf c
Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya
dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
35    Huruf  d  
Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya
dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
    Huruf  e  
Sumber lain yang sah adalah pinjaman dari bukan
anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran
secara umum.
Pasal 42
 Ayat (1)
Pemupukan modal dari modal penyertaan, baik yang
bersumber dari Pemerintah maupun dari masyarakat
dilaksanakan dalam rangka memperkuat kegiatan usaha
Koperasi terutama yang berbentuk investasi. Modal
penyertaan ikut menanggung  resiko. Pemilik modal
penyertaan tidak mempunyai hak suara dalam Rapat
Anggota dan dalam menentukan kebijaksanaan Koperasi
secara keseluruhan. Namun demikian, pemilik modal
penyertaan dapat diikutsertakan dalam pengelolaan dan
pengawasan usaha investasi  yang didukung oleh modal
penyertaannya sesuai dengan perjanjian.
 Ayat (2)
  Cukup jelas
Pasal 43
 Ayat (1)
Usaha Koperasi terutama diarahkan pada bidang usaha
yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota baik
untuk menunjang usaha maupun  kesejahteraannya. Dalam
hubungan ini maka pengelolaan usaha Koperasi harus
dilakukan secara produktif, efektif, dan efisien dalam arti
Koperasi harus mempunyai kemampuan mewujudkan
pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan
manfaat yang sebesar-besarnya pada anggota dengan tetap
mempertimbangkan untuk memperoleh sisa hasil usaha
yang wajar. Untuk mencapai kemampuan usaha seperti
tersebut di atas, maka Koperasi dapat berusaha secara
luwes baik ke hulu maupun ke  hilir serta berbagai jenis
usaha lainnya yang terkait. Adapun mengenai pelaksanaan
usaha Koperasi, dapat dilakukan dimana saja, baik di dalam
36maupun di luar negeri,  dengan mempertimbangkan
kelayakan usahanya.  
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan kelebihan kemampuan usaha
Koperasi adalah kelebihan kapasitas dana dan daya yang
dimiliki oleh Koperasi untuk melayani anggotanya. Kelebihan
kapasitas tersebut oleh Koperasi dapat dimanfaatkan untuk
berusaha dengan bukan anggota dengan tujuan untuk
mengoptimalkan skala ekonomi dalam arti memperbesar
volume usaha dan menekan biaya per unit yang
memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggotanya
serta untuk memasyarakatkan Koperasi.
Ayat (3)
 Agar Koperasi dapat mewujudkan fungsi dan peran seperti
yang dimaksud dalam Pasal 4, maka Koperasi
melaksanakan usaha di segala bidang kehidupan ekonomi
dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Yang
dimaksud dengan kehidupan ekonomi rakyat adalah semua
kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dan menyangkut
kepentingan orang banyak.
Pasal 44
 Ayat (1)
Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang yang
mengatur tentang perbankan, usaha simpan pinjam tersebut
diatur secara khusus dalam Undang-undang ini. Pengertian
anggota Koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a
ayat ini termasuk calon anggota yang memenuhi syarat.
Sedangkan ketentuan dalam  huruf b berlaku sepanjang
dilandasi dengan perjanjian kerja sama antarkoperasi yang
bersangkutan.
 Ayat (2)
  Cukup jelas
 Ayat (3)
  Cukup jelas
Pasal 45
 Ayat (1)
  Cukup jelas
37 Ayat (2)
Penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan
jenis serta besarnya keperluan lain, ditetapkan oleh Rapat
Anggota. Yang dimaksud dengan jasa usaha adalah
transaksi usaha dan partisipasi modal.
 Ayat (3)
  Cukup jelas
Pasal 46
 Cukup jelas
Pasal 47
 Ayat (1)
Keputusan pembubaran karena  alasan kegiatan Koperasi
bertentangan dengan ketertiban umum dan/ atau kesusilaan
dalam ketentuan ini dilakukan apabila telah dibuktikan
dengan keputusan pengadilan. Keputusan pembubaran
karena alasan kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi
diharapkan, antara lain karena dinyatakan pailit.
 Ayat (2)
  Cukup jelas
 Ayat (3)
  Cukup jelas
 Ayat (4)
  Cukup jelas
Pasal 48
 Cukup jelas
Pasal 49
 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Kuasa Rapat Anggota dalam ayat
ini adalah mereka yang ditunjuk dan diberi kuasa serta
tanggung jawab oleh Rapat Anggota untuk melaksanakan
tugas yang berkaitan dengan pembubaran Koperasi.
38 Ayat (2)
  Cukup jelas
 Ayat (3)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan
kepada pihak kreditor yang belum mengetahui pembubaran
Koperasi tersebut.
Pasal 50
 Cukup jelas
Pasal 51
 Cukup jelas
Pasal 52
 Ayat (1)
  Cukup jelas
 Ayat (2)
  Cukup jelas
 Ayat (3)
  Cukup jelas
 Ayat (4)
Ketentuan ini menegaskan bahwa "Koperasi dalam
penyelesaian", hak dan kewajibannya masih tetap ada untuk
menyelesaikan seluruh urusannya.
Pasal 53
 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan keputusan pembubaran Koperasi
adalah baik oleh keputusan Rapat Anggota maupun oleh
keputusan Pemerintah.
 Ayat (2)
  Cukup jelas
39Pasal 54
 Huruf a
  Cukup jelas
 Huruf b
  Cukup jelas
 Huruf c
Yang dimaksud dengan bekas  anggota tertentu misalnya
mereka yang keluar dari keanggotaan Koperasi yang masih
mempunyai kewajiban menanggung sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasarnya.
 Huruf d
  Cukup jelas
 Huruf e
  Cukup jelas
 Huruf f
  Cukup jelas
 Huruf g
  Cukup jelas
 Huruf h
  Cukup jelas
Pasal 55
Ketentuan ini merupakan penegasan bahwa anggota hanya
menanggung kerugian terbatas  pada simpanan pokok dan
simpanan wajib serta modal penyertaannya. Sedangkan yang
merupakan modal pinjaman Koperasi dari anggota tidak termasuk
dalam ketentuan tersebut.
Pasal 56
 Ayat (1)
  Cukup jelas
 Ayat (2)
  Cukup jelas
40Pasal 57
 Ayat (1)
Organisasi tersebut bukan  merupakan badan usaha dan
karenanya tidak melakukan kegiatan usaha ekonomi secara
langsung. Pada saat diundangkannya Undang-undang ini,
organisasi ini yang bernama  Dewan Koperasi Indonesia
(DEKOPIN) selanjutnya  harus menyesuaikan dengan
ketentuan Undang-undang ini. Tujuan dan kegiatan
organisasi tersebut harus sesuai dan selaras dengan jiwa
dan semangat yang terkandung dalam Undang-undang ini.
 Ayat (2)
  Cukup jelas
 Ayat (3)
Anggaran Dasar organisasi  yang bersangkutan, sekurangkurangnya memuat :
a. nama organisasi;
b. tujuan organisasi;
c. susunan organisasi;
d. ketentuan mengenai  kepengurusan dan masa
jabatannya;
e. ketentuan mengenai tata kerja organisasi;
f. ketentuan mengenai Rapat Anggota dan rapat
lainnya;
g. ketentuan mengenai hak dan kewajiban anggota;
h. ketentuan mengenai sumber dan pengelolaan
keuangan;
i. ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar dan
pembubaran;
j. ketentuan mengenai sanksi organisasi.
Pasal 58
 Ayat (1)
    Huruf  a  
   Cukup jelas
    Huruf  b  
Upaya untuk meningkatkan kesadaran berkoperasi di
kalangan masyarakat, dilakukan antara lain melalui
kegiatan penerangan, penyampaian informasi,
41penerbitan, dan pembinaan kelompok usaha dalam
masyarakat untuk diarahkan menjadi Koperasi.
  Huruf c
   Cukup jelas
    Huruf  d  
Untuk mengembangkan kerja sama antarkoperasi
dan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya,
organisasi ini mendorong pertumbuhan dan
perkembangan jaringan kelembagaan dan usaha
Koperasi baik di tingkat regional, nasional, maupun
internasional.
 Ayat (2)
  Cukup jelas
Pasal 59.
 Cukup jelas
Pasal 60
Dengan ketentuan ini, Pemerintah memiliki landasan yang jelas
dan kuat untuk melaksanakan peranannya dalam menetapkan
kebijaksanaan pembinaan yang diperlukan guna mendorong
pertumbuhan, perkembangan, dan pemasyarakatan Koperasi.
Sesuai dengan prinsip kemandirian, pembinaan tersebut
dilaksanakan tanpa mencampuri urusan internal organisasi
Koperasi. Penumbuhan, pengembangan, dan pemasyarakatan
Koperasi merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah agar
masyarakat luas memahami gagasan Koperasi sehingga dengan
penuh kesadaran mendirikan dan  memanfaatkan Koperasi guna
memenuhi kepentingan ekonomi dan sosialnya. Pemberian
bimbingan, kemudahan, dan  perlindungan oleh Pemerintah
merupakan upaya pengembangan Koperasi yang dilaksanakan
melalui penetapan kebijaksanaan, penyediaan fasilitas, dan
konsultansi yang diperlukan agar Koperasi mampu melaksanakan
fungsi dan perannya serta dapat  mencapai tujuannya. Dengan
demikian menjadi kewajiban dari seluruh aparatur Pemerintah, baik
di pusat maupun di daerah untuk melakukan upaya dalam
mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan pemasyarakatan
Koperasi.
42Pasal 61
 Huruf a
  Cukup jelas
 Huruf b
  Cukup jelas
 Huruf c
Tata hubungan usaha yang  serasi dan saling
menguntungkan antara Koperasi dengan badan usaha
lainnya merupakan faktor  yang penting dalam rangka
mewujudkan sistem perekonomian nasional yang
berdasarkan demokrasi ekonomi. Dalam hubungan ini kerja
sama tersebut haruslah merupakan hubungan yang saling
membutuhkan dan menguntungkan.
 Huruf d
Membudayakan Koperasi adalah memasyarakatkan jiwa
dan semangat Koperasi.
Pasal 62
 Huruf a
  Cukup jelas
 Huruf b
  Cukup jelas
 Huruf c
Ketentuan ini mempertegas  komitmen Pemerintah, dalam
upaya memperkokoh permodalan Koperasi serta
mengembangkan lembaga keuangan Koperasi, mengingat
bahwa permodalan merupakan salah satu sumber kekuatan
bagi pengembangan usaha Koperasi. Dalam
pelaksanaannya antara lain dilakukan dengan
mengembangkan penyertaan modal, baik dari Pemerintah
maupun masyarakat, serta memberikan kemudahan
persyaratan dan prosedur untuk mendapatkan kredit.
Pemerintah juga memberikan bimbingan dan kemudahan
untuk mengembangkan lembaga keuangan yang berbadan
hukum Koperasi.
43Huruf d
Pengembangan jaringan usaha Koperasi yang kuat dan
kerja sama antarkoperasi yang erat dan saling
menguntungkan merupakan faktor penting dalam
menumbuhkan potensi masing-masing Koperasi dan
keseluruhan Koperasi.
 Huruf e
  Cukup jelas
Pasal 63
 Ayat (1)
    Huruf  a  
Ketentuan ini dengan tegas mencerminkan komitmen
Pemerintah dalam upaya  memperkuat pertumbuhan
dan perkembangan Koperasi  sebagai suatu bangun
perusahaan yang diamanatkan dalam UndangUndang Dasar 1945. Dalam rangka komitmen ini
Pemerintah dapat menetapkan bidang ekonomi
tertentu, terutama yang sangat erat hubungannya
dengan kegiatan ekonomi rakyat, yang hanya boleh
diusahakan oleh Koperasi. Pelaksanaan ketentuan ini
bersifat dinamis dengan memperhatikan aspek
keseimbangan terhadap keadaan dan kepentingan
ekonomi nasional serta aspek pemerataan berusaha.
    Huruf  b
Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi
kelangsungan hidup usaha Koperasi.
 Ayat (2)
  Cukup jelas
Pasal 64
 Cukup jelas
Pasal 65
 Cukup jelas
Pasal 66
 Ayat (1)
  Cukup jelas
44 Ayat (2)
  Cukup jelas
Pasal 67
 Cukup jelas
45

sumber : google http://perundangan.deptan.go.id/admin/uu/UU-25-92.pdf